Plagiarisme Sebagai Pelanggaran UU Hak Cipta, Plagiarisme Sebagai Pelanggaran Etika

Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah/universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator.

Untuk melindungi orang-orang yang berbagi informasi lewat internet agar terhindar dari plagiarisme, maka dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta, yang diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2002. Dalam UU tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).

Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa etika dalam Sistem Informasi yaitu :

1.     Privasi

2.     Akurasi

3.     Properti

4.     Akses

Plagiarisme telah melanggar etika tersebut, khususnya etika dalam hal “Properti”. Properti adalah hasil karya/cipta kita yang telah dipublikasikan melalui internet. Maka dari itu, bila menjiplak tulisan/gambar/ide/opini orang lain tanpa menuliskan sumbernya, menurut saya itu merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan melanggar etika dalam Sistem Informasi. Namun sekarang, properti dalam internet telah dilindungi oleh UU Hak Cipta atau biasa disebut HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), sehingga kita tidak perlu takut hasil karya/cipta dijiplak oleh orang lain. Sebab orang yang menjiplak tersebut bisa dijerat oleh UU nomor 19 tahun 2002, karena menjiplak karya orang lain yang sudah mendapatkan Hak Cipta merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum.

Solusi agar berkurangnya plagiarisme adalah:

1.     Memberikan sanksi yang tegas bagi plagiator, entah itu sanksi moral ataupun hukum.

2.     Membangun kreativitas mahasiswa, agar tidak tumbuhnya budaya copy-paste.

3.     Selain itu yang paling ampuh dalam melawan plagiarisme adalah kesadaran dari pribadi diri sendiri, untuk tidak melanggar etika dalam Sistem Informasi serta menghormati hasil karya orang lain.

SUMBER :

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta
2. http://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme

HUBUNGAN NEGARA DAN HUKUM

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Hukum menurut Plato, merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. hukum bisa juga berarti. suatu peraturan yang diatur oleh negara dan disetujui oleh masyarakatnya yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut.

Hubungan Negara Dengan Hukum

Dalam hal hubungan antara negara dengan hukum, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan :

1. AJARAN KEDAULATAN NEGARA
Jellinek mengemukakan pendapatnya bahwa negara mempunyai kekuasaan memerintah. Menurut Jellinek, hukum itu adalah penjelmaan dari kehendak atau kemauan negara. Maka, negaralah yang menciptakan hukum, dan negara adalah satu-satunya sumber hukum, yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. (Max Boli Sabon, 1994:117). Teori ini mengatakan bahwa kedudukan negara berada di atas hukum, dan negaralah yang membentuk hukum.

2. AJARAN KEDAULATAN HUKUM

Ajaran ini menganggap bahwa hukum lebih fundamental daripada negara. Oleh karena itu, hukum dapat mengikat negara. Teori ini membentuk bangunan negara hukum, yaitu suatu negara yang bekerja berlandaskan pada hukum, undang-undang dasar atau konstitusi, dan berlandaskan tata tertib hukum. (Samidjo,1986:308) .

Menurut teori Ajaran Kedaulatan Hukum, yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah hukum. Semua individu yang berada di wilayah hukum tersebut entah itu raja/presiden/rakyat harus tunduk dan patuh terhadap hukum.

3. AJARAN HUKUM MURNI

Hans kelsen menggambarkan bentuk teori yang ketiga,yaitu bahwa negara merupakan suatu ketertiban kaidah. Ketertiban negara adalah personifikasi dari ketertiban hukum. Kaarena itu,maka negara dan hukum adalah pengertian yang sama.
Menurut Kelsen, hukum dan negara itu sebenarnya adalah hal yang sama, hanya ditinjau dari aspek yang berbeda. Suatu tertib hukum menjadi suatu negara,apabila tertib hukum itu telah mengadakan badan-badan (organ-organ,lembaga-lembaga) guna menciptakan,mengundangkan,dan melaksanakan hukum. (Samidjo, 1986:313)
Menurut Ajaran ini, perbedaan hukum dan negara hanya sebatas dari cara pandangnya (point of view) saja. Dikatakan hukum jika dilihat dari aspek peraturan-peraturan yang abstrak, dan dikatakan negara jika hukum tersebut telah mengadakan badan-badan yang melaksanakan hukum.

Menurut saya, hubungan negara dan hukum harus saling mengisi dan saling mengklarivikasi serta saling mengawasi satu sama lain. Antara hukum dengan negara, bisa saling berkedudukan tertinggi pada masing-masing waktu. Negara akan berada lebih tinggi daripada hukum ketika hukum tersebut perlu untuk direvisi, agar hukum tersebut dinamis, mengikuti perkembangan manusia, tetapi tetap bermanfaat dan melindungi rakyatnya. Pada point ini lah kedudukan negara berada lebih tinggi daripada hukum, sebab negara lah (pemerintah) yang merevisi hukum tersebut, dan tentu harus dengan persetujuan dari rakyatnya.

Hukum akan berada lebih tinggi dari negara, ketika negara atau aparat negara/pemerintahan menyalahi peraturan hukum. Pada point ini lah negara harus tunduk terhadap hukum walaupun yang melanggar adalah raja/presiden, tetap saja dia harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Karena hukum juga untuk mengatur dan membatasi kekuasaan penguasa negara, sehingga negara tidak bisa sewengan-wenang menjalani peraturannya sendiri/ diktator, sebab kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan kekuasaan negara tidak-takterbatas.

Dengan kata lain, negara membutuhkan hukum agar pemerintahan dalam negara tersebut menjadi teratur serta rakyatnya merasa terlindungi dari ancaman-ancaman yang dapat merusak kehidupan harmonis suatu negara, serta para penguasanya tidak menjadi diktator (karena kekuasaannya dibatasi oleh hukum). Sedangkan hukum membutuhkan negara untuk melakukan revisi terhadap isi-isi dari hukum, agar hukum tersebut bisa mengikuti perkembangan manusia/individu yang ada di wilayahnya (dinamis), sehingga perlindungan terhadap rakyatnya tetap maksimum. Dan tidak ada celah di hukum tersebut untuk di “masuki” atau “disalahgunakan” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan kelompoknya saja.

Sumber:

http://asdarfh.wordpress.com/hubungan-negara-dengan-hukum/

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum

Tugas Internet Dasar

Awalnya agak "risih" juga sih untuk bikin blog, karena emang dasarnya ga terlalu suka untuk nulis-nulis tentang sesuatu. Yaaa berhubung ada tugas dari dosen, boleh lah bikin blog sekalian isi waktu. Mungkin juga nanti bisa buat saling share sama temen-temen lain.

Dari sore udah bingung sendiri, mw posting apa nih di blog? Maklum aj gw baru pertama kali posting di blog sendiri ^_^. Akhirnya cari-cari referensi deh di forum-forum, buat cari topik yang "enak" di taruh di sini. Pas gw lagi bingung-bingung cari-cari bahan, eh dateng temen-temen gw ngajakin nonton bareng Indonesia VS Thailand. Mau ga mau gw ikut nonton di rumah temen, "Demi Garuda, tugas bisa nunggu" itu pikir gw hahaha. Dan untungnya lagi tegang-tegangnya nonton eh malah dapet kata-kata buat ditulis, dan Alhamdulillah juga Indonesia 3-1 Thailand. Semoga maju terus deh Indonesia sampai final hehehe.